banner 728x250

Data Pribadi Jokowi Bocor ke Publik

  • Bagikan
banner 468x60

“Data pribadi Presiden Joko Widodo, salah satunya sertifikat vaksinasi COVID-19, beredar luas di media sosial. Berbagai pihak pun mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi”.

Sumber : VOA Indonesia

KABAR LUWUK, JAKARTA (VOA) — Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman menyatakan keprihatinannya atas insiden kebocoran data pribadi Presiden Joko Widodo ke publik.

“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut,” ungkap Fadjroel melalui pesan singkat kepada VOA, di Jakarta, Jumat (3/9).

Ia pun berharap ke depannya, pihak-pihak terkait bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga data-data masyarakat lainnya pun bisa terlindungi dengan baik.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam siaran pers, Jumat (3/9) menjelaskan pihak-pihak tertentu yang mengakses sertifikat vaksinasi COVID-19 Jokowi menggunakan fitur pemeriksan sertifikat vaksinasi COVID-19 yang tersedia pada sistem PeduliLindungi.

Dijelaskan, pemeriksaan sertifikat vaksinasi COVID-19 di sistem PeduliLindungi sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor telepon genggam. Namun kini hanya menggunakan lima parameter, yakni nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin untuk mempermudah masyarakat mengaksesnya setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat.

Baca Juga  Persepsi dan Pentingnya Griya Hunian bagi Lansia

Berkaca pada peristiwa ini, Kemenkes, BSSN dan Kominfo akan melakukan tata Kelola perlindungan data dan keamanan sistem PeduliLindungi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dipegang. Tugas itu di antaranya: Kementerian Kesehatan, sebagai Wali Data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada Sistem Pedulilindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN), sesuai peraturan perundangan.

Kemudian, BSSN sebagai Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

“Untuk meningkatkan keamanan Sistem Pedulilindungi, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo, telah melakukan migrasi Sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Pedulilindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare,” jelasnya.

Baca Juga  PDSI Sukses Kembangkan Offshore Rig Yang Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan

Pemerintah pun, tetap mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi.

Maka dari itu, menurutnya, perlu perbaikan secara menyeluruh terhadap aplikasi PeduliLindungi tersebut, mengingat rencana pemerintah yang ingin menggunakan PeduliLindungi sebagai platform tunggal dalam penyelenggaran protokol kesehatan di enam sektor kehidupan masyarakat.

Ia juga menyarankan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk melakukan audit keamanan dalam aplikasi PeduliLindungi tersebut.

Wahyudi juga menekankan pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini pembahasannya dengan DPR masih deadlock. Berbagai kebocoran data pribadi masyarakat yang terjadi selama ini, menurut dia, salah satunya diakibatkan belum kuatnya landasan hukum atau peraturan yang ada.

Saat ini Indonesia hanya memiliki Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 dan Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) nomor 4 tahun 2021. Kedua peraturan tersebut memuat beberapa prasyarat untuk memastikan bagaimana sebuah sistem elektronik bisa berfungsi melindungi data dari sistem itu.

Baca Juga  Hidroponik dan Aquaponik, Solusi Pertanian Kota

Namun ia meragukan aturan itu diterapkan, mengingat BSSN belum berfungsi secara maksimal, termasuk saat peluncuran aplikasi PeduliLindungi. Maka dari itu, menurut Wahyudi, dikarenakan peraturan yang ada hanya sebatas peraturan Lembaga, maka banyak pihak penyelenggara sistem elektronik seringkali tidak tunduk terhadap peraturan tersebut.

“Itulah kenapa kemudian UU Perlindungan Data Pribadi salah satunya menjadi penting, selain juga UU keamanan siber nantinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, warganet sempat mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi COVID-19 miliki Presiden Jokowi di twitter dan bisa dilihat secara umum melalui aplikasi PeduliLindungi. Dalam foto itu, terlihat dengan jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tempat, tanggal lahir serta Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu juga terdapat keterangan bahwa Jokowi sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua pada 27 Januari 2021. Selain itu, barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya. ( Sumber VOA Indonesia).**

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan
Silahkan nonaktifkan adblock anda untuk membaca konten kami.
Segarkan