banner 728x250

Bangkep “Terlambat Lagi” Bahas dan Sahkan Perda APBD Perubahan Tahun 2021

  • Bagikan

Unsur Pempinan DPRD Minta Kebijakan Pemprov Memberikan Waktu Karena Anggaran Prioritas Belum Terakomodir

, – Keterlambatan pembahsan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terus saja dialami pemerintah daerah Kepulauan. Bahkan pada momentum APBD Perubahan 2021 hal itu kembali terjadi lagi. Sejumlah unsur pimpinan DPRD pada Senin (8/11/2021) menemui Wakil Gubernur Sulteng guna meminta kebijakan waktu pelaksanaan atas ketelambatan itu.

Ketua DPRD Rusdin Sinaling dan Wakil Ketua DPRD Eko Wahyudi dan anggota Banggar DPRD Kabupaten menemui langsung Wakil Gubernur Sulteng Drs Ma’mun Amir guna berkonsultasi dan meminta adanya kebijakan dari Provinsi terkait pemberian waktu untuk pelaksanaan dan pengesahan anggaran yang terlambat itu karena adanya anggaran yang sangat prioritas yani honorarium Nakes penanganan covid-19.

Pada saat itu, wakil gubernur didampingi Pj. Sekda Provinsi Sulteng Faisal Mang, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan , Drs. Nizam, Plt, Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Drs. Dahri Saleh, M.Si, Karo Pemerintahan dan Otda Drs. Arfan, M.Si, Karo Hukum , Dr. Yopie , Kepala BPKAD diwakili Kabid Anggaran Haris.

Rusdin Sinaling , dihadapan Wakil Gubernur Sulteng menyampaikan, kabupaten Bangkep terlambat sesuai ketentuan untuk membahas dan mengesahkan Perda Perubahan APBD Kabupaten Bangkep Tahun 2021 dan memohon adanya kebijakan dari provinsi untuk memberikan waktu untuk pelaksanaan pembahasan dan pengesahan anggaran , karena adanya anggaran yang sangat prioritas terkait dengan Honorarium Nakes penanganan Covid -19 .

Drs Ma’mun Amir kepada unsur pimpinan DRPD Bangkep itu menyampaikan permohonan maaf Gubernur Sulteng Karena seharusnya Gubernur akan menerima secara langsung kunjungan Ketua dan Anggota DPRD Kepulauan tetapi Gubernur harus berada di Jakarta untuk mengikuti undangan kementrian .

Wakil Gubernur atas nama Gubernur menyampaikan harapannya kepada Bupati dan DPRD agar terus meningkatkan koordinasi karena Bupati dan DPRD adalah mitra sejajar olehnya terus tingkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.  Wakil Gubernur menyampaikan kalau terjadi hal – hal yang menghambat jalannya pemerintahan di daerah akibat hubungan komunikasi Bupati dan DPRD yang kurang baik yang menjadi korban pastilah masyarakat.

Hasil komunikasi langsung Kabid Anggaran BPKAD, Haris dengan Pejabat Kementrian Dalam Negeri yang berwewenang menyampaikan bahwa daerah yang tidak dapat menyelesaikan pembahasan dan pengesahan APBDP sampai dengan tanggal 30 September 2021, dinyatakan tidak melakukan perubahan perda APBD Tahun 2021. Olehnya melanjutkan pelaksanaan APBD Tahun 2021 atau dapat juga melakukan perubahan anggaran melalui Pergub terkait dengan penambahan anggaran yang berkaitan dengan Anggaran Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid -19 .

Berdasarkan penjelasan pejabat Kemendagri tersebut Wakil Gubernur mengharapkan, agar Bupati dan Ketua DPRD bersama Anggota DPRD supaya dapat berkomunikasi untuk pengesahan Pergub tetang penambahan anggaran yang berkaitan dengan Alokasi Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid -19. Wakil Gubernur mengharapkan semoga hal ini tidak terjadi lagi pada masa -masa yang akan datang  pada pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah. (IKB)

Baca Juga

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan