banner 728x250

Komunitas Adat Terpencil di Sulawesi Tengah Bakal Divaksinasi

  • Bagikan

Jumlah KAT Di Sulteng Diperkirakan mencapai 16.600, Terbanyak di Kabupaten

, – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Moh. Faisal Mang, MM didampingi Plt. Karo Kesra Drs. M. Jen Ismail, MM dan Juru Bicara Pusdatina Provinsi Sulteng Adiman, SH., M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Layanan Vaksinasi Pada Masyarakat Adat.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Video Converence Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Pada Kamis (19/8).

Dalam pengantarnya, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Nyoman Shaida mengatakan pemerintah telah berada pada hari ke-536 sejak terkonfirmasinya pasien COVID-19 pada 2 Maret 2020, kondisi geografis juga mempengaruhi tingkat keberhasilan program pemerintah dalam menekan penyebaran Pandemi ini.

Menurutnya, tujuan diselenggarakannya rakor ini adalah untuk inventarisasi isu masalah terkait Pelaksanaan Vaksinasi Masyarakat Adat di provinsi seluruh Indonesia, memperoleh informasi kesiapan Pemda dalam hal Pelaksanaan Vaksinasi Masyarakat Adat dan menciptakan kesetaraan di masyarakat dalam Pelaksanaan Vaksinasi.

“Hari ini kita catatkan bahwa indonesia telah menyuntikan lebih dari 67 Juta dosis Vaksin Covid-19 atau sekitar 24,49 % dari total populasi pasien,”jelasnya.

Pemerintah juga menargetkan Vaksinasi dilakukan pada 181, 5 Juta orang, olehnya pemerintah terus menggenjot Vaksinasi harian dengan target 2 Juta per hari.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan informasi terkait dengan ketersediaan jumlah Vaksin, kesiapan petugas Vaksinator, Sosialisasi Vaksinasi bagi masyarakat, pendataan jumlah masyarakat adat serta bagaimana distribusi Vaksin kepada masyarakat.

Sementara itu, Juru Bicara Pusdatina Prov.Sulteng Adiman,SH,M.Si menyampaikan Komunitas Adat Terpencil Sulawesi Tengah berjumlah kurang lebih 16.600 tersebar di 10 kabupaten Se Sulteng, kecuali Kota Palu, Kab.Buol dan Kab.Poso.

Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi bagi Komunitas Adat Terpencil dibutuhkan standar operasi prosedur mengingat jarak tempuh dan lokasi bermukimnya ditempat yang terpencil.

Turut hadiri virtual, diantaranya : Menkopolhukam, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenlihut, Kemendagri, Kemensos, Kemendes, Kemenkel, Staf Presiden, Pejabat Fungsional dan Pemdah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia. (Rls)

Baca Juga

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan