banner 728x250

PT. KFM Dukung Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Pembebasan Tanah Oleh Tim Terpadu Desa Gonohop

  • Bagikan

Penulis  : Imam Muslik  ( Jurnalis )

KABAR LUWUK, BUNTA –  Salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan tambang mineral  sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang No 4 tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tambang mineral. Hal ini dapat dilihat pada bab I ayat 7 dimana izin usaha pertambangan diberikan kepada Bupati/Walikota , dan . Selain pemberian IUP, melakukan pembinaan terhadap pemilik IUP, melakukakan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan,Sabtu 20/11/2021.

Seperti halnya PT. Koninis Fajar Mineral ( ) yang berlokasi di Bunta dan salah satu Desa binaan yang masuk dalam wilayah lingkar tambang yakni Desa Gonohop, memang masuk dalam tahap rencana pembebasan, dan masalah kepastian kapan pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan ditingkat pusat.

Kepala Teknik Tambang ( KTT) PT.   Abdulah Praja melalui Isman Dg Mable Staf Acquisition mengatakan kepada awak media untuk Desa Gonohop memang masuk dalam tahap pembebasan yang masuk dalam lingkar tambang perusahaan, dan saat ini tim sementara berjalan melakukan pengukuran. Ungkapnya

Lanjut Kata Isman memang perusahaan saat ini masih fokus untuk melakukan pengukuran diarea yang berpotensi untuk produksi saja, jadi belum kita pastikan berapa Haktare yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan, olehnya itu Desa Gonohop belum ada pembebasan, masih sementara progress verifikasi surat surat lahan, pengukuran dan penghitungan tanaman.

“Sehingga  perusahaan KFM  tentu akan benar benar menerima hasil perhitungan berapa jumlah tanaman yang terletak di atas tanah warga, sehingga  pada saat pembebasan tidak merasa dirugikan, dan intinya perusahaan akan mengacu pada surat yang telah di ketahui oleh aparat desa setempat yakni Kepala Desa.” Ujar Isman.

 Isman juga akan menyampaikan kepada awak media  setelah progress nanti sudah berjalan  dan proses pelaksanaan pengkuran serta pembebasan tanah sudah terlaksana sesuai aturan, serta KFM tentu tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten tentang pola dan cara pembebasan yang benar. Tutupnya.

Sementara Kepala Desa Gonohop saat dikonfirmasai oleh awak media mengatakan bahwa memang saat ini masih dalam pelaksanaan Verifikasi dokumen atas tanah warga yang rencana akan di bebaskan ke Perusahaan PT. Koninis Fajar Mineral  ( KFM) berlokasi di Kecamatan Bunta, .

Dan pelaksanaan Verifikasi tersebut dilakukan oleh tim terpadu Desa Gonohop yang terdiri dari masyarakat desa gonohop dan warga pemilik tanah , sehingga pada saat perhitungan dan pengukuran tidak terjadi kesalah pahaman, dan kami juga selaku kepala Desa sangat memberikan support kepada perusahaan KFM untuk senantiasa selalu membantu warga, baik dalam bentuk bantuan material maupun bantuan bagi warga yang terdampak Virus Covid 19 beberapa hari yang lalu. Ungkap Kades

“Memang saat ini saya selaku kepala Desa belum tau pasti berapa haktare yang dibutuhkan, karena peta dan IUPnya belum kami terima serta informasi dari Perusahaan KFM juga belum menyampaikan kepada kami, sehingga informasi ini tentu belum final kapan proses pelaksanaan pembebasan, tentunya tinggal menunggu dari perusahaan KFM sendiri.” Terang Kades.

Oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup didalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dimana fungsi pemerintah disamping memberi ruang yang cukup bagi kepentingan rakyat, ia juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui pembangunan,pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara ditingkat daerah tetap dilibatkan dalam hal pengelolaan pertambangan kalaupun kewenangan dibatasi tetap berada ditangan pemerintah pusat, pemerintah daerah berperan membantu pemerintah pusat dalam megawasi dan mengelola tambang di daerah. Tutupnya. ( IM ).

Baca Juga

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan