< IMIP

Rakernis Satgas TNI Percepatan Huntap Bahas Sejumlah Masalah

KABAR LUWUK, PALU – Percepatan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat di daerah bencana khususnya di Sulawesi Tengah terus menjadi perhatian Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia. Salah satu upaya percepatan yakni dengan melibatkan jajaran TNI Angkatan Darat melalui Satgas yang dibentuk dan di tetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.

Guna mengevaluasi hasil kerja, Rabu (4/12) digelar rapat kerja tekhnis di Makorem 132/Tadulako yang dipimpin langsung Dansatgas Kolonel Inf Agus Sasmita, Kapolda Sulteng Irjen Polisi Lukman Wahyu Harianto dan tenaga ahli BNPB Mayor Jenderal (Purn) Amrin. Rapat yang dihadiri unsur Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong itu membahas sejumlah hal termasuk masalah yang timbul di lapangan saat program pembangunan huntap insitu melalui dana stimulan tahap I dan tahap II di laksanakan.

Terungkap dalam rakernis itu adanya sejumlah kendala dan masalah yang semestinya jadi perhatian semua pihak. Mayor Jenderal (Purn) Amrin selaku tenaga ahli BNPB mengatakan, dirinya di instruksikan Kepala BNPB untuk ikut membantu percepatan pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat di daerah pasca bencana. Rapat itu katanya untuk mendorong semua pihak terkait dan semua stakeholder yang terkait untuk bersama serius dalam penyelesaian Huntap.

“Kita berikan semangat kepada seluruh elemen yang terlibat, apabila ada problem-problem cepat diselesaikan karena kasian masyarakat yang sudah menunggu terlalu lama. Lebih cepat lebih bagus jadi cepat dan aman,” kata Amrin kepada kabarluwuk.com.

Diakui Amrin, masih banyak problem – problem yang terjadi dan butuh perhatian serius, problem dimaksud seperti pembebasan tanah, interlokasi , pencairan dana dan segala macam hal lainnya. Akan tetapi hal itu kata Amrin jangan dijadikan hambatan,karena waktu berjalan terus dan kita terhambat terus.

“Kuncinya koordinasi guna membicarakan bersama semua masalah yang ada, karena tidak mungkin ada masalah yang tidak bisa dituntaskan, ini orientasinya kepentingan masyarakat bukan kepentingan bisnis. Sampai sekarang kasian masyarakat yang masih tinggal di tenda – tenda dan huntara sehingga diharapkan dapat secepatnya dituntaskan segala masalah yang ada,” terang tenaga ahli BNPB ini.

Terkait tenggak waktu yang diberikan presiden Jokowidodo pihaknya optimis akan sesuai target. Guna mencapai target waktu itu BNPB melalui Satgas percepatan Huntap akan menambah lagi jumlah personil TNI.

“ Kalau tahap II ini sudah bisa dimulaikan secara fisik maka personil tentara akan ditambahkan lagi. Sementara ini baru 250 karena masih fokus menyelesaikan yang terlambat dari tahap I. Mengatasi dari segi ketersediaan material salah satu kuncinya ada pada aplikator, sehingga harus diseleksi dan verifikasi secara aik-baik sehingga bukan yang asal-asal saja. Pengalaman tahap I bisa dijadikan bahan evaluasi untuk mencari aplikator yang benar-benar mau bekerja mengabdi kepada masarakat. Saya pastikan kehadiran TNI tidak mengganggu atau mengurangi dana stimulan untuk penyintas, karena alokasi dananya sudah ada,” tambahnya.

Terpisah Dansatgas Kolonel Inf Agus Sasmita mengatakan, meski masih mengalami sejumlah kendala namun pihaknya tetap optimis pembangunan huntap bagi masyarakat yang berhak akan selesai dilakukan dan dapat ditempati sebelum Lebaran Idul Fitri 2020 mendatang.

“Kita Harus Optimis, jangan dulu bicara kesulitan ini itu, kendala lainnya, pokoknya kita tancap dulu, jangan dulu pesimis, kita kerjakan saja, bila perlu kita kerja siang dan malam.” terang Dansatgas.

Secara terperinci Kolonel Inf Agus Sasmita mengatakan, salah satu kendala yang ditemui di lapangan yakni ketersediaan bahan panel, hal itu menjadi kewenangan aplikator namun material pabrikasi itu yang membutuhkan banyak tenaga. Kekurangan tenaga menyediakan bahan baku berupa panel pabrikasi itu sudah barang tentu mempengaruhi percepatan pembangunan.

“Penambangan tenaga prosedurnya BNPB meminta melalui Mabes TNI. Satgas percepatan di Palu hanya menerima saja untuk kemudian melaksanakan. Normalnya untuk pembangunan satu unit rumah itu melibatkan tujuh pekerja TNI dan dalam satu pekan bangunan itu selesai terbangun, itupun jika ketersediaan bahan baku siap,” tambahnya.

Hal lain yang ditemui di lapangan kata Dansatgas yakni persoalan puing-puing bangunan di hunian insitu dan masalah ini juga jadi hal yang menghambat proses pembangunan. Seharusnya TNI dalam Satgas kata Danrem 132/Tadulako tugasnya hanya membangun, namun pada kenyataannya masih banyak puing di rumah insitu yang harus dibersihkan. Bahkan anggota Satgas terlibat dalam menyerut kayu padahal seharusnya fokus pada pembangunan saja. Kendati demikian pihaknya mendukung adanya partisipasi masyarakat, namun pada kenyataannya tenaga kerja dalam hal ini masyarakat yang diberdayakan ternyata tidak tersedia bahkan beberapa pekerja yang dilibatkan dan sudah dibayar ternyata tidak mengerjakan tugasnya.

Diakhir pernyataannya Dansatgas optimis target yang telah ditetapkan akan tercapai, olehnya itu peran semua pihak memastikan agar progres pembangunan berjalan beriringan mulai dari tahap pendanaan, aplikator dalam menyediakan bahan baku hingga ketersediaan tenaga kerja harus sejalan. (IkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *